BPPRD Tagih WP Berdasarkan Data Perolehan Pajak

BANDARLAMPUNG-Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandarlampung, mengaku optimistis dalam capaian target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian, pihaknya mesti menggenjot pendapatan dengan kekuatan yang ekstra. Pada TA 2021 ini BPPRD di proyeksi PAD sekitar Rp679 miliar. Pernyataan ini, diungkapkan Kepala BPPRD Kota Bandarlampung Yanwardi, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan APBD 2021 bersama Komisi II DPRD setempat, Rabu (15/9/2021).

 

Menurut Yanwardi, hingga September ini pencapaian target baru berada di angka Rp 254 miliar. Namun demikian, pencapaian ini masih lebih baik dari tahun 2020 silam. Sampai pada September, PAD yang terserap BPPRD masih berada di angka 32 persen dari target. Tahun ini, menurutnya di tanggal yang sama bila dipersentasekan PAD terserap sebesar 41,87 persen dari target.

Baca juga:  Walikota Pesan, CPNS Baru Jangan Sampai Ketangkap KPK

Mengenai sisa tahun anggaran tiga bulan kedepan, Yanwardi masih optimis bisa mencapai target yang ditentukan. “Kalau ditanya optimis atau tidak, kita tetap optimis. Tapi dalam masa pandemi seperti ini harap juga dapat dimaklumi. Kalau secara perkiraan, hingga akhir tahun paling tidak bisa terserap sekitar Rp150 miliar,” ungkap Yanwardi dalam hearing.

Menurutnya, sektor yang cukup diandalkan untuk mencapai target yang ditentukan adalah Pajak Bami dan Bangunan (PBB). Sebab, menilik kebelakang, para wajib pajak memilih membayar PBB di akhir tahun.

Sektor lain yang tentunya menjadi andalan adalah pembayaran pajak terhutang. Salah satunya pajak Bakso Sony yang bahkan telah mendapat sanksi penyegelan. Khusus Sony, BPPRD cukup dibuat kesal. Hingga kini belum ada titik temu pembayaran pajak dari potensi yang terhitung oleh BPPRD –meski telah dilakukan penyegelan.

Baca juga:  IIP BUMN Lampung Serahkan Bantuan Pendidikan Anak Berprestasi

“Setiap diajak bertemu, tidak ada solusi yang mereka tawarkan. Apakah itu bakal dicicil atau bagaimana. Pengacara mereka datang sebatas menanyakan SK penyegelan bahkan hingga mengatakan akan mengambil langkah PTUN. Jadi datang bukan untuk berbicara terkait solusi,” ungkap Yanwardi.

Berdasarkan hitungan BPPRD, per bulan Bakso Sony harus menyetor pajak sekitar Rp400-500 juta, dari 18 gerai yang ada. Sementara, selama 5 tahun terakhir Bakso Sony menurutnya hanya menyetor pajak sekitar Rp130-150 juta per bulan untuk semua gerai.

“Kami tetap menunggu dan mengupayakan itikat baik dari bakso Sony. Dan yang pasti, kami menagih berdasarkan data,” ucap Yanwardi.

Baca juga:  Koperasi TKBM Panjang akan Bagikan 1.221 Kantong Daging Qurban

Sementara, Ketua Komisi II Agusman Arief berharap BPPRD tetap mengupayakan berbagai cara untuk meraup potensi PAD. Diawali dari langkah persuasif. “Kalau langkah persuasif tidak menyelesaikan, berikan sanksi moral. Tapi bila tetap diabaikan oleh wajib pajak, tidak ada salahnya lakukan sanksi tegas berupa penyegelan,” tegas Agusman.

Di sisi lain, Agusman berharap wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya. Pasalnya, pihaknya yakin penagihan pajak yang dilakukan Pemkot telah berdasarkan data yang ada. “Kalau ada sedikit keberatan silahkan didiskusikan untuk mencari titik tengah. Apakah itu ada pemotongan dengan pertimbangan-pertimbangan, atau berupa pembayaran secara bertahap. Yang terpenting jangan abaikan kewajiban bila tidak mau mendapat sanksi sesuai peraturan yang ada,” tandasnya. (*/ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close