Koperasi TKBM Panjang Dorong PBM Bisa Kompak Naikkan Upah 8 Persen

BANDARLAMPUNG-Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, menghimbau, agar semua perusahaan bongkar muat (PBM) dapat kompak dan diimbau untuk dapat menaikan upah buruh sesuai dengan kesepakatan kerja senilai 8 persen.

“Ya ini kan sudah fix dan sudah disepakati dengan dirjen perhubungan, jadi kenaikan upah ini sudah wajib. Jadi SPTI juga harus turun lapangan mengecek apakah upah ini sudah sesuai atau belum dalam penerapannya, karena fungsi kontrol ada di serikat, jelas ada sanksi sesuai prosedur hukum yang berlaku jika tidak membayarkan upah 8 persen tersebut,” tegas Agus Sujatma.l Surnada, di sela-sela pembagian APD rompi dan sepatu, di kantor Koperasi TKBM Panjang, Senin (26/10/2020).

Nah, untuk kenaikan upah buruh pelabuhan ini sudah jelas juklak-juknisnya, jika tidak dinaikan upahnya, dasar hukumnya jelas, bisa dilaporkan ke pembina utama yakni KSOP Panjang. “Ya prosedurnya itu dari PBM mengajukan kepada si pemilik barang dengan prosedur kenaikan saat sudah 8 persen. Jadi jangan juga selalu lembaga koperasi yang gede, harusnya PBM yang tegas dan mereka kompak, karena dampaknya buruh. Kalau masih di bawah nanti KSOP bisa memberikan saksi dan memanggil PBM yang masih nakal,”

Baca juga:  Pesan Wakil Ketua DPRD Aderly di Pendemi Covid-19

Dalam kesempatan itu juga Ketua Koperasi TKBM Panjang ini juga menekankan kepada seluruh anggota koperasi agar senantiasa menjaga kekompakan dan senantiasa memakai alat perlindungan diri (APD) buruh pelabuhan.

“Ini kita bagikan APD sepatu dan rompi, tujuannya apa, tidak lain adalah sebagai alat pelindung diri. Dan jangan lupa ini semua dipakai dan saya tutup jangan di jual, kalau sampai ketahuan jelas kena saksi tegas dari pengurus. APD ini dipakai supaya kita bekerja lebih rapih, setiap buruh masuk pelabuhan dari pintu gerbang sudah wajih pakai APD,” ujar Agus Sujatma Surnada.

Baca juga:  Nelayan Sukaraja Keluhkan Sampah di Pesisir Pantai

Ditegaskan mantan anggota DPRD Kota Bandarlampung ini, semua APD wajib di pakai. Pasalnya, jika ada buruh yang tidak pakai APD semua bakal terkena teguran dari pembina. “Jangan sampai kita kena tegur oleh pembina, makanya semua buruh wajib pakai APD kalau tidak nyaman dengan sepatu ini langsung koordinasi nannti diganti dengan sepatu booth, saat ini semakin ketat pengawasannya, nanti sepatu juga jangan di jaul. InsaAllah nanti dua bulan sekali ada bantuan beras 5 kg,” ungkapnya.

Baca juga:  Mall dan Hotel Diwajibkan Miliki Sarana Ibadah

Sementara, perwalian Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang, mewakili Kabid Lala, Hafizul menjelaskan, pembagian APD bagi pengurus itu wajib. KSOP berharap APD ini jangan di jual l, tetapi dipakai saja supaya rapih, pelaksanaan tim operasionalnya yang ditegur jika ada buruh yang enggan pakai APD,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandarlampung Wan Abdurahman mengatakan, Dinas Ketenagakerjaan sangat mendukung terus program koperasi TKBM. “APD ini untuk menjaga keselamatan saat bekerja, jadi wajib dipakai oleh buruh apalagi di pelabuhan dengan risiko kerja yang sangat tinggi,” tandasnya. (ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya

Close
error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close