MA Putuskan Hipni Tidak Bersalah, PH Bakal Somasi Bank Lampung

BANDARLAMPUNG- Akhirnya Mahkama Agung (MA-RI) memutuskan, terdakwa Hipni Idris bin H. Idris (41), bebas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. hal ini sesuai dengan petikan putusan pasal 226 jo pasal 257 KUHAP nomor 560K/Pidana. Sus/2019.

Kuasa Hukum Hipni Idris Tahura Malagano, mengungkapkan dalam duduk perkara kliennya dinyatakan tidak bersalah, sebab tidak memiliki dasar yang lengkap, mengingat beberapa kali dirinya mengikuti sidang dimana kasus tersebut kliennya mengalami kemacetan dalam pembayaran tidak termasuk dalam korupsi.
“Sesuai Undang- Undang perbankan Interpensi terhadap debitur dalam mengelola keuangan dimana dalam kasus ini debitur di sebut telah melalukan tindakan korupsi, sebab hal tersebut bukan semata-mata peminjamam investasi melainkan pinjaman perseorangan,” ujarnya saar melalukan Konfrensi Pers di Rumah Makan Kayu, Kamis (19/03/2020).

Lebih lanjut, atas keluarnya putusan MA yang menyatakan klieannya tidak bersalah dan terbebas dari dakwaan, karena kliannya meresa dirugikan atas nama baiknya, maka akan melakukan laporan kepolisian terkait mesalah tentang pemberian keterengan palsu, sebab menurutnya dalam keterangan yang diberiksan sanki-saksi tidak lah benar adanya.
“Pada saat kita terdjolmi ini kita akan melakukan perlawanan yakni gugatan terhadap kejaksaan atau gugatan melawan hukum, disini yang kita akan layangkan dalam pengadilan negeri (PN) niat baik yang di lakukan jaksa penyidik dan jaksa penuntut yang pasti istisusinya, seterusnya kita akan laporkan saksi-saksi terkait pemberian keterangan paslu, saksi yang di ajukan oleh bank semuanya memberi ketengan palsu atau tidak sesaui dengan fakta,” ungakpnya.

Baca juga:  Kejati Minta Alay Lunasi Utang Rp 105 Milyar

Kuasa Hukum Hipni Idris juga akan melakukan somasi terbuka kepada Bank Lampung, serta melakukan gugatan dalam kerugian dengan mencoreng nama baik kliennya. “Dalam hal ini kami akan melakukam somasi ke Bank Lampung, apabila pihak bank siap melakukan permintaan maaf secara terbuka serta mengembalikan nama baik klien kami, namun apabila tidak ada niat baik kami akan melakukan gugatan dalam hal ini telah mencoreng nama baik, serta merugikan klien kami,” paparnya.

Sementara, Hinpi Idris mengaku dirinya sangat sedih mengingat hal yang ia lakukan bukanlah tindakan korupsi serta merugikan negara. “Saya pribadi pada hari ini merasa senang, karena putusan MA, masih ada keadilan di Negara ini, dimana selama 2 tahun saya merasa lelah cukup sakit di keluarga saya, kami malu, terlebih anak istri, posisi saya 2017 pejabat daerah ditetapkan sebagai tersangka, disidangkan selama 26 kali sidang, lelah sekali berbagai penekanan, tapi ini lah fakta yang ada saya terbuti tak bersalah,” ucapnya.

Baca juga:  Pikap Muat Telur Tabrak Truk Parkir, Satu Orang Tewas Terjepit

“Namun nama saya tercoreng akibat kasus yang saya sediri tidak melakukanya, saya tidak akan tinggal diam. Karena itu, bersama pengacara, saya akan melakukan somasi ke Bank Lampung, karena telah merugikan nama baik saya,” tandasnya.

Nah, isi sekelukit petikan putusan MA-RI tersebut, membaca putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan negeri Tanjung Karang nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 5 Juni 2018. Membaca Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang nomor 11/PID.Sus. TPK/2018/ PT TJK tanggal 16 Agustus 2018.

Baca juga:  Kasus Mayat dalam Koper, Tersangka Mewek Peragakan Pembunuhan

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi terdakwa Hipni Idris tersebut.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang nomor 11/PID.Sus. TPK/2018/ PT TJK tanggal 16 Agustus 2018. Menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Tanjung Karang nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk tanggal 5 Juni 2018. Sehingga MA menyatakan terdakwa Hipni Idris bin Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum.
membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. (ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya

Close
error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close