Merasa Dirugikan, Pengusaha Tambak Lemong Lapor Polda

BANDARLAMPUNG-Merasa dirugikan dengan tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) atas perusakan aset pipa saluran air tambak udang PT Arci Ferdiani Farm, lapor Polda Lampung.

Laporan pengusaha tambak udang yang adadi Laut Merambai, Desa Parda Haga, Kecamatan Lemong, Pesibar tertuang dalam surat tanda terima laporan polisi Nomor: STTLP/V-562/IV/2020/LPG/SPKT, tanggal 1 April lalu, atas nama Shenny Syarief. Terungkap dalam laporan peristiwa itu dilakukan sekitar 30 petugas, pada Selasa, 31 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WIB.

Pengusaha tambak Shenny Syarief menjelaskan, kejadian itu berawal pada mediasi Ombudsman RI antara pengusaha tambak udang, Pemkab Pesibar, dan Pemerintah Provinsi Lampung di kantor Gubernur Lampung 10 Februari 2020. Pertemuan itu untuk mengatasi persoalan alih fungsi lahan tambak udang menjadi zona wisata di Kabupaten Pesibar.

Baca juga:  Krakatau Masih Keluarkan Letusan

Namun, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan. Kendati demikian, Ombudsman berjanji akan turun ke lapangan guna memberikan rekomendasi yang tepat bagi kedua pihak. Sehari setelah pertemuan, ternyata Pemkab langsung melakukan penyegelan tambak.

“Setelah itu pada 30 Maret, kami menerima surat Ombudsman tertanggal 23 Maret 2020 yang meminta penundaan sementara penutupan lahan para petambak udang atas nama Agusri Syarif dan kawan-kawan,” kata Shenny, Senin (6/4/2020).

Imbauan tersebut atas dasar Ombudsman yang masih melakukan pemeriksaan persoalan tersebut. Namun, pada 31 Maret 2020, pekerja di tambaknya didatangi puluhan Satpol PP Pesibar yang memaksa masuk ke dalam lokasi budidaya udang tersebut.

Baca juga:  Disnakertrans Minim Data Kepesertaan BPJS

“Saat itu sempat terjadi dorong mendorong dan petugas mengancam akan membongkar pagar jika tidak diizinkan masuk. Karyawan saya tidak mau ada keributan, sehingga pintu pun dibuka. Kami menegaskan pemda tidak bisa mengambil tindakan apapun, karena belum ada hasil akhir pemeriksaan,” ujarnya.

Namun, petugas Satpol PP Kabupaten Pesibar menjawab jika pihaknya tidak tunduk pada Ombudsman dan hanya patuh pada perintah Bupati. “Setelah masuk saya dikabari lagi, beberapa aset dirusak. Padahal, lahan itu milik pribadi saya, bukan milik pemda,” ungkapnya.

Baca juga:  Seluruh Komponen Bangsa Wajib Bela Negara

Hasilnya, puluhan aparat itu memotong dan membelah paralon pada empat jalur air. Perusakan itu membuat dirinya merugi sebesar Rp50 juta. “Tapi, udang saya itu baru berumur 45 hari, jadi tidak ada nilai jualnya. Sehingga, jika udang saya tidak berkembang kerugian saya bisa sampai Rp2 miliar,” kata dia.

Untuk itu, Ia melaporkan Satpol PP dan meminta pertanggungjawaban Bupati. “Kami meminta ganti rugi atau perpanjang izin usaha tambak. Saya itu punya tambak di Kalianda, Lampung Selatan berdampingan dengan pantai Merak Belantung dan di Pesawaran yang punya banyak lokasi wisata. Tapi, semuanya tidak pernah ada masalah,” tandanya. (*/ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close