New Normal, Pemerintah Diminta Bantu Sarana Protokol Kesehatan Ponpes

BANDARLAMPUNG-Ketua Fraksi Persatuan Bangsa DPRD Kota Bandarlampung, Rolland Nurfa minta pemerintah untuk sitem jemput bola dalam menghadapi pemberlakuan tatanan kenormalan baru (new normal) apalagi terhadap pondok pesantren (ponpes).

Pasalnya, mengingat para santri bukan hanya dari Kota Bandarlampung saja, akan tetapi banyak dari luar daerah, sehingga masih terbilang rentan akan terkontaminasi atau sebaran virus covid-19. Oleh karena itu, ponpes diminta untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan.

“Meski akan ada pemberlakuan tatanan new normal, kami minta pemkot masih melakukan pengawasan secara berkala, ke semua ponpes, karena anak-anak pondok itu pasti ada yang dari luar pulau jawa, kita khawatir wajar dong, makanya tetap berlalukan protokol kesehatan, dengan melakukan repitest, pengecekan suhu, dan penggunan masker serta menyediakan tempat cuci tangan yang menunjang,” ujar Rolland, Jum’at (29/5/2020).

Baca juga:  Pimpinan DPRD Akan Intruksikan Sidak Penutupan Bar Mixology

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung ini menilai, dengan kondisi saat ini pemkot Bandarlampung harus lebih serius memberi perhatian kepada pondok pesantren apalagu untuk menghadapi kondisi normal baru (new normal) yang akan diberlakukan pemerintah.

Politisi PKB ini menjekaskan, terdapat lebih dari lima puluh pondok pesantren berada di ruang lingkup kota Tapis Berseri yang notabennya para santri yang belajar di pondok pesantren di Bandarlampung bukan hanya warga kota Kota Bandarlampung, tetapi banyak juga berasal dari luar daerah. Mereka selain belajar di pondok pesantren, sebagian bersekolah di lembaga pendidikan formal.

Baca juga:  Kasus Penolakan Pemakaman, DPRD Usul Pemkot Siapkan Lahan Khusus

“Pemerintah Kota Bandarlampung harus lebih serius membantu pondok pesantren menyiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang protokol kesehatan, apalagi besaran anggaran yang telah dipersiapkan Pemkot sejak awal tindakan penanganan Covid-19 hingga saat ini terhitung mencapai seratusan miliar, oleh karenanya harus terserap dengan maksimal,” papar pria berkacama mata ini.

Anggota DPRD yang duduk di Komisi IV ini pun menghibau kepada pemkot sendiri agar dapat bergerak cepat dalam meminimalisir penyebaran Covid-19. “Pemerintah Kota Bandarlampung tidak perlu harus menunggu proposal atau usulan dari pondok pesantren, tapi harus bergerak cepat, karena ini sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam melakukan upaya menekan penyebaran Covid-19 khususnya di kota bandarlampung yang saat ini masih dinyatakan rawan penyebarannya,” tegasnya.(yen)

Baca juga:  Gubernur Lantik Agung - Budi Jadi Bupati dan Wakil Bupati Lampura
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close