OJK Berikan Ruang Likuditas Permodalan Perbankan

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan lanjutan dengan merelaksasi ketentuan di sektor perbankan untuk lebih memberikan ruang likuditas dan permodalan perbankan sehingga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid–19.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif. “Untuk itu, dalam pertemuan virtual dengan Industri Jasa Keuangan, pada
Rabu (27/5), mengajak semua sektor jasa keuangan bersinergi. Kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan setelah OJK mencermati dampak pandemi Covid-19 yang cenderung menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil,” kata dia, di Jakarta, (29/05/2020).

Menurutnya, OJK sangat berharap penanganan Covid–19 dapat segera mewujudkan aktivitas “the
new normal” dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat
mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa
keuangan.

Dalam kesempatan itu, disampaikan paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor
perbankan yang terdiri dari:
Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah:
A. Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi
sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid–19)
1. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19
dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom
Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang
Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi “Covid-19”.
2. Perlakuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus
dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR)
dalam penilaian tingkat kesehatan bank.
3. Governance Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK
Stimulus Covid-19.

Baca juga:  Gubernur Cek Fisik Kecocokan Randis Pejabat

“Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu
pada POJK stimulus Covid-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila
mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip
obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran,” paparnya.

B. Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode
Relaksasi
1. Kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal
sebesar 2,5% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU
3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.
2. Kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding
Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara
serendah-rendahnya sebesar 85% sampai dengan 31 Maret 2021. Bank wajib
menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR
menjadi 100% paling lambat 30 April 2021.
3. Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka
waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret
2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali
mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan
periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa
memperhitungkan periode relaksasi.
4. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat
kurang dari 5% anggaran biaya sumber daya manusia.
C. Penundaan Implementasi Basel III Reforms.
Sejalan dengan Press Release yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) pada tanggal 27 Maret 2020, implementasi standar Basel III
Reforms di Indonesia yang antara lain mencakup perhitungan aset tertimbang
menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko
kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan credit valuation adjustment
(CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023.

Baca juga:  Benarkah Ada Dugaan Pungli PTSL di Desa Sriwedari

Dengan demikian, dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum
(KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada
ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku. Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah.

1. BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
(PPAP) umum kurang dari 0,5% (nol koma lima persen)) atau tidak membentuk
PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan
pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk
laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Baca juga:  Bawaslu Siap Bersinergi Bersama Mappilu Awasi Pemilu

2. Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk
penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari
ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30% (tiga puluh persen) dari modal BPR
dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan
31 Maret 2021.

Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan
sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat
menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor
pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat
permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku
sampai dengan 31 Maret 2021.
4. BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan di atas akan dikeluarkan dalam bentuk
POJK dan Surat Edaran OJK kepada perbankan.

Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk
perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan. Sampai posisi
18 Mei 2020, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp458,8 triliun.

Sementara untuk perusahaan
pembiayaan posisi 26 Mei 2020, dari 183 perusahaan pembiayaan sudah melakukan
restrukturisasi sebanyak 2,1 juta kontrak dengan jumlah outstanding Rp66,78 triliun. (rls)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita lainnya

Close
error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close