Partai Demokrat Sesalkan Sikap Walikota Main Pecat Kepsek

BANDARLAMPUNG-Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Kota Bandarlampung Budiman AS, menyesalkan atas tindakan Walikota Bandarlampung, Herman HN yang main pecat Kepala sekolah SMPN 16 setempat, tanpa adanya kejelasan apakah benar ASN terlibat politik praktis.

“Ya sebagai pemimpin daerah harusnya lebih bijak. Kalau pun benar ada ASN yang ikut politik praktis ada proses tindakannya ada Inspektorat yang bisa menindak tegas ASN yang terlibat pokitk praktis, tidak bisa sembarangan main pecat. Jadi walikota jangan kuping tipis, bagaimana dengan RT, lurah dan camat mereka itu bagaimana kalau terlibat juga, tindak tegas juga dong,” ujar Budiman AS, menanggapi kepsek SMPN 16 yang di pecat walikota, Minggu (11/10/2020).

Menurut mantan Ketua DPRD Kota Bandarlampung ini, dalam aturannya, di masa jabatan kurang dari 6 bulan tidak di perkenankan merolling apa lagi memecat pejabat. “Ini menurut saya sikap arogan pejabat daerah, apalagi di masa politik seperti saat ini, sangat berbahaya, bisa memicu dampak politik yang tidak sehat,” ungkapnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Kota Bandarlampung ini mengatakan, tindakan walikota adalah bentuk kesewenang wenangan dalam jabatan. “Jangan mentang mentang walikota, jadi sesukanya saja main pecat atau menonjobkan seseorang tanpa prosedur yang jelas, harusnya diproses sesuai apa kesalahannya yang dilanggar, kemudian ada mekanismenya kalau ternyata terbukti bersalah, selanjutnya minimal ada surat peringatan terlebih dahulu, jadi jangan main pecat sesuka hati aja, apalagi tanpa ada prosedur yang jelas,” paparnya.

Baca juga:  Limbah Tambang Mengandung Zat Berbahaya

Diberikan sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 16 Bandarkampung, Purwadi, mengaku dipecat oleh Walikota Bandarkampung Herman HN hanya karena menerima handuk kecil saat olah raga jalan sehat dan melintas di dekat kediaman Clcalon Rycko Menoza SZP.

Awalnya, diceritakan Purwadi, ia bersama sekitar 60 orang guru sedang olah raga rutin jalan sehat pada Jum’at (09/10/2020) pagi, dengan rute dari SMP Negeri 16 Bandarkampung, eks Hotel Hartono, Hutan Kera, melewati jalan kesehatan atau Kelurahan Sumur Batu

Lalu, ketika beristirahat tidak jauh dari kediaman Rycko Menoza, setiap guru tersebut diberikan satu handuk oleh tiga orang yang sedang bertugas di kediaman calon walikota nomor urut satu (1), dengan niatan untuk pengelap keringat karena usai olah raga.

“Saya ditelpon Pak Wali (Herman HN), Beliau menanyakan, ya saya sampaikan ini acara rutin (jalan sehat), ya sudah taunya beliau saya salah,” kata Purwadi, di Bandarlampung, Minggu (11/10/2020).

Baca juga:  Wings Air Melakukan Proving Flight Tanjung Karang ke Krui

Dari kejadian itu, lanjutnya dirinya langsung dinonjobkan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 16 dan dipindah tugaskan sebagai guru biasa di SMPN Negeri 26 dekat rumahnya di Kecamatan Kemiling.

“Ya sudah, sorenya saya ditelepon untuk mengambil SK pindah itu, saya minta pindah dekat rumah saya SMP Negeri 26,” ujar Purwadi yang tinggal di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sumberejo Sejahtera ini.

Sementara, salah satu guru yang enggan disebut namanya, membenarkan bahwa kepala sekolahnya telah dipecat sepihak akibat kejadian jalan sehat itu “Saya saja tidak mengerti kenapa bisa begitu, hanya karena Jumat kami jalan sehat lewat depan rumah Pak Rycko,” ujarnya.

Saat jalan sehat tersebut memang ada tiga orang memberi handuk dan mengatakan untuk mengelap keringat dan dirinya bersama guru-guru lainnya menerima niat baik tersebut.

Dalam perjalanan pulang, kata dia, bertemu dengan Lurah Sumur Batu dan Ketua-ketua RT (rukun tetangga) sedang bersih-bersih jalan dan saling bertegur sapa.

Baca juga:  Anak Sjachroedin ZP, Siap Bertarung dengan Istri Herman HN di Pilwakot Bandarlampung

Namun, katanya, menjelang siang ada informasi dari Bawaslu dan dituduh telah melakukan pertemuan di kediaman Rycko Menoza SZP. “Ada yang menuduh kalau Pak Purwadi TS (tim suksesnya) Rycko Menoza, padahal jalan sehat kami lakukan setelah senam pagi,” jalasnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung Ali Wardana, mengatakan tindakan ini adalah bentuk arogansi dari seorang pemimpin karena tanpa klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan melakukan pemecatan. “Kalau mecat-mecat itu dasarnya apa, jika dituduh terlibat politik buktinya apa?,” kata Ali Wardana.

Kalau bicara politik, kata dia, semua orang tentu berpolitik, tetapi berpolitik aktif atau pasif. Kalau orang partai tentu berpolitik aktif karena setiap hari berkecimpung dalam dunia politik. “Pak Herman, Camat, Lurah saja berpolitik,” kata Ali.

Ia menambahkan, sesuai Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2016, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. (ron/rls)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close