PKS: Pemkot Harus Validasi Data Penerima Bantuan

BANDARLAMPUNG-Ketua Fraksi PKS DPRD Bandarlampung Agus Djumadi menyoroti tentang data penerima bantuan sosial yang carut marut di lapangan. Ini terjadi lantaran banyak aduan warga yang datang kepada dirinya saat melakukan reses pada hari Sabtu kemarin.

Menurut Agus pemerintah kota Bandar Lampung telah mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak Covid-19. Namun di lapangan, banyak sekali terjadi kekurangan. Misal, adanya beberapa bantuan yang dikeluhkan bahkan dikembalikan oleh masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Baca juga:  Bawaslu Minta Masukan Media Pengawasan Masa Tenang

Hal itu terjadi lantaran data penerima bantuan tidak sinkron. Banyak data penerima bantuan yang tidak sesuai, yang akhirnya bantuan tidak tepat sasaran.

“Harusnya bantuan yang diberikan pemerintah modelnya satu pintu. Jangan banyak program bantuan yang diberikan entah itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota, tapi data yang dipakai beda-beda. Makanya yang terjadi lapangan semrawut. Saya kira ini menjadi PR pemerintah bahwa data harus tunggal, dan pintunya satu saja,” kata Agus, Minggu, (10/5/2020).

Baca juga:  Balonkada Jangan Buat Gaduh, Dipastikan PDI-P Belum Keluarkan Rekom

Agus pun mengakui memang sulit di tengah pandemi Covid-19 ini mendata dan menyalurkan bantuan supaya tepat sasaran. Pasalnya, masyarakat yang terdampak cukup luas, bahkan ada yang berstatus warga miskin baru. Tapi Agus tetap menyarankan pentingnya sinkronsisasi data penerima bantuan dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota seperti *bantuan beras dan BLT*
“saya harap pemerintah segera memperbaiki data yang ada untuk meminimalisir risiko salah sasaran bantuan sosial karena dapat memicu konflik sosial di level bawah,” ujar politisi PKS ini. (rls)

Baca juga:  Politisi PPP Lirik Komisi I DPRD
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close