Prof Sunarto Tegaskan Tunggakan BPJS Koperasi TKBM Beban Sainin CS

BANDARLAMPUNG-Berdasarkan hasil diskusi tim kuasa hukum, serta para pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, dengan Dewan Penasehat (Wanhat) Prof. Dr. Sunarto SH, MH,. Bahwa pengurus dan ketua yang lama yakni di era Ketua Koperasi TKBM Sainin Nurjaya, harus bertanggung jawab atas tunggakan BPJS yang kian membengkak, mencapai Rp6 Miliar.

Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. Sunarto SH, MH megatakan, jika posisi kepemimpinan Ketua Koperasi TKBM Panjang Agus Sujatma Surnada, perlu banyak pembenahan, sebegitu banyak persoalan seperti kasus hukum, hutang dengan BPJS Ketenagakerjaan, serta kasus Pengadilan Niaga atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Ini semua adalah warisan kasus dari priode yang lama, era Ketua Sainin Nurjaya cs, dia harus bertanggungjawab atas tunggakan BPJS yang mencapai Rp6 Miliar, kenapa ada tunggakan, sementara kan dalam temuan audit uang nya ada, jadi dikemanakan uangnya, artinya ini ada perbuatan melawan hukum, penggelapan dana BPJS,” ujar Dewan Penasehat Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Prof. Dr. Sunarto, seusai diskusi bersama pengurus TKBM Pelabuhan Panjang di Begadang II, Bandarlampung, Rabu (17/6/2020).

Baca juga:  Tinjau Mal Pelayanan, Walikota Bagi-bagi Rejeki

Guru Besar Unila ini menjekaskan, mengenai penggelapan iuran BPJS itu maka bisa dikenakan pasal Korupsi dengan ancaman pidana. Bahkan tak hanya itu, Sainin CS juga harus mengembalikan segera uang yang telah digelapkan tersebut.
“Berkaitan dengan dana BPJS adalah uang negara yakni dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak, sehingga jika ada penggelapan, bisa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi,” kata Sunarto.

Ia menjelaskan, untuk pengembalian iruan BPJS, hal ini bisa dilakukan, karena berkaitan dengan gugatan hukum pidana dan perdata.
“Memang harus dibayar, dan peraturanya harus segera dibayarkan, bisa kena pidana dan perdata,” ungkapnya.

Baca juga:  Antisipasi Banjir, Dinas PU Keruk Sungai dan Perdalam Drainase

Jika nantinya Sainin CS tidak membayar tunggakan BPJS tersebut, maka aset bisa disita untuk pertanggungjawabannya.
“Terlebih dalam hal ini ada bukti otentik, yakni laporan audit independen,”ucapnya.

Ia pun mengibaratkan kantor TKBM Pelabuhan Panjang ini ibarat oplet tua yang dipaksa untuk berjalan, sehingga hal ini menjadi beban bagi pengurus dan ketua yang baru. “Oleh karenanya hal ini komitmen bagi pengurus yang baru untuk memperbaiki oplet tua ini. Saya yakin pengurus bisa kerena memang punya komitmen,” harap Sunarto.

Baca juga:  DPRD Kaji Permenhub Angkutan Penumpang Ojol Ditengah Wabah Covid-19

Sementara, Ketua TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, berterimakasih kepada Dewan Pengawas menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu ia meminta kepolisian harus mengambil keputusan yang baik terkait kasus tersebut.
“Iuran BPJS ini adalah hak semua buruh, kami harapkan, semoga aparat dengan cepat ada langkah yang baik untuk permasalahan ini,” ucapnya.

Terkait laporan balik yang diajukan oleh Sainin, Agus menngatakan sah-sah saja karena pendapat mereka, namun anggaran ini sudah terdata dalam laporan keuangan. “Sehingga jelas mana uang yang harus dikembalikan,” tandasnya. (ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close