Soal Penutupan Tambak, DPR RI Minta Pemkab Bijak

PESISIR BARAT-Anggota Komisi II DPR RI Hendro Suswantoro Yahman meninjau lokasi tambak udang di Pekon Waybatang, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat (Pesibar) yang diduga bermasalah, Selasa (21/7).

Kedatangan wakil rakyat ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penutupan tambak oleh Pemkab Pesibar.

Sementara Ombudsman RI merekomendasikan pembatalan penutupan tambak karena dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Kita hadir di lokasi untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Sekaligus mengingatkan kepala daerah untuk hati-hati dalam mengkaji RTRW,” tegas Hendro.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2017 – 2037. Dalam perda tersebut, tidak ada penutupan tambak udang, tetapi alih fungsi lahan. “Tidak ada perintah penutupan, tapi alih fungsi lahan menjadi pengembangan kawasan wisata,” paparnya.

Sementara, Ketua Ikatan Petambak Pesisir Barat Sumatera (IPPBS) Agusri Syarief mengatakan, pembatalan penutupan (penyegelan) operasional budi daya udang vanname setelah terjadinya pertemuan yang dimediasi Ombudsman RI di Jakarta, satu tahun Selasa (10/12) lalu. Hadir pada saat itu, Sekdakab Pesibar, Ketua IPPBS, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Lampung, anggota DPRD Pesibar, dan perwakilan warga.

Baca juga:  Bunda Winarti Bilang Harus Selalu Bersyukur

“Kesimpulan pertemuan tersebut, Ombudsman menyatakan penutupan tambak udang dibatalkan sampai ada keputusan lebih lanjut,” ujarnya.

Pada pertemuan itu, Pemkab Pesibar tidak dapat memberikan dasar dan alasan penutupan tambak udang yang luasnya ribuan hektare tersebut. Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2017 – 2037. Dalam perda tersebut, ujar dia, tidak ada penutupan tambak udang, tapi alih fungsi lahan. “Tidak ada perintah penutupan, tapi alih fungsi lahan menjadi pengembangan kawasan wisata,” paparnya.

Baca juga:  Gubernur Cek Fisik Kecocokan Randis Pejabat

Dalam Perda itu, Pemkab menyatakan kawasan budi daya air payau hanya dikembangkan di Kecamatan Ngaras dan Bengkunat. Sedangkan tambak udang yang ada di Kecamatan Lemong, Pesisir Utara, Ngambur dan Pesisir Selatan wajib untuk ditutup karena peruntukkannya dalam RTRW untuk pengembangan wisata.

Atas dasar itu, Pemkab Pesibar memasang pelang penutupan operasional tujuh tambak udang di dua kecamatan (Lemong dan Ngambur) tersebut, pada 29 November 2019. Tujuh usaha budi daya udang ekspor tersebut terhenti total kegiatannya.

“Sebelumnya kami sudah mendapatkan izin sejak tambak dibuka 2014. Tapi, setelah kami mengajukan perpanjangan izin ditolak sampai batas waktu tersebut. Ini yang kami nilai tidak masuk akal,” ujar Agusri,

Baca juga:  Seluruh Komponen Bangsa Wajib Bela Negara

Alasan lain bahwa pemkab menyatakan selama beroperasi usaha budi daya udang vanname tersebut mencemari lingkungan, ia menyatakan tidak terbukti di lapangan. Pemkab tidak dapat menunjukkan hasil riset bahwa usaha tambak udang tersebut telah mencemari lingkungan. “Ini udang kualitas ekspor, tidak sembarang mengolahnya,” tuturnya.

Hal senada disampaikan petambak udang lain, Shenny Syarief, mengatakan, seharusnya Pemkab memberikan bukti yang resmi, seperti hasil penelitian bila tambak udang yang ada di Pesisir Barat mencemari lingkungan, dan akan berdampak pada generasi anak cucu beberapa tahun ke depan.

“Kami berharap pemerintah daerah dan pusat harus menjamin adanya investor yang menyumbang PAD dan bisa mensejahterkan masyrakat sesuai dengan Nawa cita Presiden Jokowi,” tandasnya. (*/yen)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close