Somasi Tak Dindahkan, Hipni Idris Bakal Laporkan Bank Lampung ke Polda

BANDARLAMPUNG-Melalui penasehat hukum (PH) Tahura Malagano, SH.,MH. Mantan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Hipni Idris, berencana akan melaporkan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung kepada Polda Lampung dan juga Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Tanjungkarang.

Pasalnya, PT PT. BPD Lampung dinilai tidak mengindahkan somasi yang telah disampaikan ke bank milik pemerintah daerah tersebut, atas dugaan pencemaran nama baik.

Melalui rilis yang dikirm lewat pesan whatapp (WA) pihaknya bersama Pengacara pada kantor Advokat-Konsultan Hukum Tahura Malagano, pihaknya telah dua kali malayangkan somasi yakni pada 9 dan 23 Juni 2020 telah melayangkan somasi ke PT. BPD Lampung Cq. PT.BPD Lampung Cabang Pembantu Antasari.

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor:6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk yang mana telah diputus oleh Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 2019, nomor: 560 K/Pid.Sus/2019, yang amarnya berbunyi: MENGADILI Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hipni Idris Bin H.Idris tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:11/Pid.Sus-Tpk/2018/PT TJK tanggal 16 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga:  Polres Tuba Selidiki Pengurusan Sertifikat PTSL

Pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:6/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Tjk tanggal 5 Juni 2018. MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa Hipni Idris Bin H.Idris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; demikian, isi surat somasi tersebut.

Nah, imbuh Tahura Malagano, akibat hal tersebut jelas sangat merugikan kliennya. “Kami secara materil maupun immateriil telah dirugikan, Klien kami meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh klien kami selama 3 tahun baik secara materiil maupun immaterial kepada PT.BPD Lampung Cabang Pembantu Antasari sebesar Rp 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian:
Kerugian secara materiil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
Kerugian Immateriil sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah),” paparnya.

Baca juga:  Mantan Kades Umbar Diduga Telan Dana Alat dan Pakaian Adat

Sementara, Hipni Idris menegaskan jika pihaknya sudah berkoordinasi dengan penasehat hukumnya dan akan membawa perkara tersebut ke pihak berwajib,.

Menurutnya, ada beberapa persoalan yang nantinya akan menjadi pokok laporan kepada Polda Lampung dan juga Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang. Permasalah tersebut terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bank Lampung ketika melaporkan dirinya atas dugaan tipikor uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada saat dirinya masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran pada 2017 silam.

“Pidananya akan saya laporkan ke Polda Lampung, perdatanya ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang tentang pendapat dan kesaksian palsu dari karyawan dan pimpinan Bank Lampung ketika menjadi saksi di persidangan terkait perkara tipikor saya,” jelas Hipni.

Baca juga:  Krakatau Masih Keluarkan Letusan

Sebelumnya, imbuhnya, penasehat hukumnya terlebih dahulu telah dua kali melayangkan somasi kepada Bank Lampung. Hanya saja, somasi yang dilayangkan tersebut tidak mendapatkan jawaban sama sekali.

“Saya sudah dua kali kasih somasi, pertama pada tanggal 9 Juni 2020, kedua tanggal 23 Juni 2020 tapi saya sama sekali tidak mendapatkan jawaban atas somasi saya, akhirnya ya sudah kami putuskan untuk segera membuat laporan secara resmi,” kata dia.

Diketahui sebelumnya, Hipni Idris berhasil memenangkan Kasasi Mahkamah Agung, atas perkara tipikor yang dituduhkan kepadanya. Kasasi tersebut dikabulkan setelah adanya perlawanan secara hukum dari dirinya pasca ditetapkan bersalah oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.

Berdasarkan kasasi tersebut, Hipni secara sah terbukti tidak bersalah atas segala tuntutan yang sebelumnya disangkakan kepadanya. Berdasarkan hasil itu juga, Hipni merasa telah dirugikan secara meteril dan juga immaterial sehingga menuntut ganti rugi kepada PT. BPD Bank Lampung. (*/ron)

Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Malu dong ngambil berita orang !!
Close
Close